BEM FH UIKA: Akan Ontrog KPK, Laporkan Oknum DPRD Kabupaten Bogor Pemain POKIR.
Kresna.biz.id - Ketua BEM FH UIKA Bogor, Achmad Shobari menuntut ketua KPK agar sesegera mungkin memeriksa para anggota DPRD Kabupaten Bogor yang terindikasi ikut bermain dalam Pokok Pikiran (POKIR) di Kabupaten Bogor.
Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri di hadapan seluruh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP tahun 2023.
Mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh anggota Dewan Kabupaten/Kota yang hadir pada saat itu untuk tidak bermain-main dengan POKIR.
Firli kembali menegaskan agar para anggota dewan untuk tidak melakukan korupsi dengan modus POKIR yang menghasilkan program dana hibah.
“Jadi tolong ini, tidak ada lagi yang bermain-main di POKIR-POKIR itu. Apalagi, dengan dana-dana hibah. Dana hibah katanya untuk masyarakat, ternyata kick back-nya sampai 40 persen. Jadi dari POKIR, bentuk jadi pekerjaan, dapat dananya misalnya Rp 10 miliar, kalau 30 persen berarti Rp 3 miliar kembali kepadanya,” tegas Firli.
Menyikapi pernyataan tersebut, ketua BEM FH UIKA Bogor Achmad Shobari menuntut kepada Ketua KPK untuk sesegera mungkin mengusut tuntas para oknum anggota Dewan Kabupaten Bogor yang terindikasi dugaan bermain dalam Pokok Pikiran (POKIR).
"Sudah kita ketahui sama-sama, Ketua KPK pak Firli sudah mengingatkan dan menegaskan bahwasanya akan menindak anggota DPRD yang bermain-main dalam POKIR, jadi untuk permasalahan POKIR yang ada di Kabupaten Bogor saya harap pak Firli untuk sesegera mungkin menindaklanjuti agar permasalahan ini tidak menjadi bias dan menjadi sumber korupsi di Kabupaten Bogor" ujarnya.
Achmad Shobari juga menegaskan bahwasanya,jika KPK tidak sesegera mungkin menindaklanjuti permasalahan POKIR yang ada di Kabupaten Bogor ini maka ia akan melakukan aksi di Jakarta Lebih tepatnya di depan gedung KPK.
"Jika KPK tidak sesegera mungkin memeriksa seluruh anggota dewan beserta Ketua DPRD kabupaten Bogor,maka saya akan melakukan aksi di depan gedung KPK di Jakarta, karena ini permasalahan yang amat vital yang berdampak pada masyarakat Kabupaten Bogor" tegasnya.
Achmad Shobari juga menilai, ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor disisi lain adalah termasuk dari penyebab penyalahgunaan POKIR itu sendiri.
"Hari ini yang kita rasakan dari segi insfratruktur yang masih belum baik di Kabupaten Bogor terkhusus di daerah-daerah pelosok, jalanan masih kurang baik maupun yang lainnya, ini diakibatkan dengan adanya permainan POKIR itu," pungkasnya.