HMI Cabang Bogor Gelar Aksi Unjukrasa, Tuntut Penanganan Proyek Bermasalah dan Pecat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor"
KRESNA. BIZ. ID -Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bogor menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bogor pada Jumat, 12 Mei 2023. kemarin
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam HMI tersebut menuntut sejumlah aspirasi yang diantaranya meminta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor mundur dari jabatannya karena dinilai tidak mampu melaksanakan tugasnya.
Selain itu, para peserta aksi unjukrasa juga menuntut agar para pelaksana pada 17 proyek yang dinilai HMI bermasalah diberikan sanksi daftar hitam sesuai amanah Perpres Nomor 16 tahun 2018. Mereka juga menuntut agar para pelaku KKN yang terlibat dalam pekerjaan 17 proyek yang di audit oleh BPK Provinsi Jawa Barat ditangkap dan dipenjara.
Aksi unjukrasa ini terpantau langsung oleh lensa Bogorprime dan mendapat perhatian dari publik. Para peserta aksi unjukrasa dengan tegas menyampaikan tuntutan mereka dengan harapan dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Para peserta aksi unjukrasa juga mengungkapkan bahwa tuntutan mereka didasarkan pada fakta bahwa 17 proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor dinilai bermasalah dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, mereka menuntut agar pihak berwenang bertanggung jawab dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang terlibat dalam kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Namun, pihak keamanan yang berjaga di lokasi aksi unjukrasa berhasil menjaga situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Aksi unjukrasa oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bogor ini menjadi sorotan di media sosial dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Banyak warganet yang memberikan dukungan kepada para mahasiswa yang melakukan aksi tersebut, karena dianggap sebagai bentuk kepedulian dan aksi nyata untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.