Aan Triana Al Muharom Blak-blakan Soal Rutilahu Bermasalah: Pemerintah Desa Harus Proaktif, PL Nakal Harus Ditindak.
Krezna.biz.id - Mencuatnya permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang biasa disebut Rutilahu (RTLH), memantik politisi muda Aan Triana Al Muharom angkat bicara.
Aan menilai, penyelesaian permasalahan Rutilahu di Kabupaten Bogor tersebut berjalan, kendati kuota dari Pemda Bogor terbatas.
"Rutilahu ini terus berjalan hanya saja, kuotanya dibatasi, seperti di Kabupaten Bogor kalau tidak salah hanya 5 (lima) yunit." ungkap Anggota DPRD Kabupaten Bogor. Aan Triana Al Muharom. Rabu, (20/09/2023).
"Tetapi ada bantuan dari RTLH Provinsi maupun BAPA Kementerian, kalau dari Provinsi memang lebih banyak." tambah Aan Triana Al Muharom.
Lebih lanjut, mengenai masih banyaknya warga masyarakat yang masih berkutat dengan permasalahan Rutilahu, Aan Triana Al Muharom menegaskan agar Pemerintah Desa lebih proaktif dengan dinas terkait. Dalam hal ini DPKPP.
"Terkait dengan kondisi hari ini Rutilahu yang memang berada pada kondisi yang memperihatinkan, itu sepatutnya jadi sekala prioritas usulan dari desa setempat yang berkoordinasi dengan DPKPP." jelas politisi muda dari Partai Golongan Karya (Golkar). Aan Triana Al Muharom.
"Makanya kita meminta pihak desa untuk proaktif bersinergi dengan dinas terkait untuk mencoba mencari solusi bagaimana kemudian rumah warga yang sangat layak mendapatkan bantuan menjadi prioritas." Imbuh Aan tegas.
Adapun, menyikapi permasalahan Rutilahu di wilayah Kecamatan Cigudeg yang masih menjadi tanda tanya besar, Aan Triana Al Muharom menegaskan bahwa kenakalan oknum harus ditindak.
"Kalau itu benar makan Itu tidak boleh terjadi, sesuaikan saja sesuai dengan aturan. Karena kalau tidak diperbolehkan ya jangan sekali-kali melanggar aturan toh sudah ada porsi-porsi tersebut. Dan itu harus ditindak, karena itu berarti sudah tidak sesuai dengan tupoksinya." tegas Aan Triana menegaskan.
Beberapa hari lalu telah disampaikan bahwa, pertanyaan yang disampaikan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Cigudeg Mendapatkan titik terang jawaban.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Bogorprime ke sejumlah pihak terkait pada Minggu, 16 September 2023, dapat disimpulkan adanya sebua miskomunikasi lantaran ketidak pahaman KPM.
Namun dibalik itu, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sejumlah kekeliruan yang pun patut dibenahi sebagai pembelajaran bersama demi tercapainya substansi atas program bantuan RTLH tersebut.
Seperti adanya pemotongan uang sebesar Rp. 200.000 dari Pagu anggaran untuk upah pekerja yang sempat dipertanyakan KPM lantaran, KPM sendiri tidak mendapatkan penjelasan terkait hal pemotongan tersebut.
Yang mana, uang sebesar Rp. 200.000 tersebut digunakan untuk materai dan akomodasi proses pengurusan berkas pendamping program.
"Seharusnya tidak lakukan pemotongan dari sana dan tidak seperti itu caranya, karena bagaimanapun juga pendamping itukan punya honor yang upahnya kurang lebih empat juta rupiah perbulan." ungkap salah JI. Minggu, (16/09/2023).
"Kalaupun untuk materai dan akomodasi, idealnya kan dianggarkan dari biaya yang memang sudah dilakukan untuk pelaksanaan. Bukan dari pagi untuk upah pekerja." sambung KI, (Inisial.red).
Sebelumnya telah dikabarkan Bogorprime bahwa, program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, menuai keluhan lantaran diduga minim transparansi kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh salah satu KPM penerima manfaat bantuan RTLH di wilayah Kecamatan Cigudeg, MI berusia (47), saat dijumpai Bogorprime pada Kamis, 14 September 2023.
MI (47) mengungkapkan, dirinya merasa keheranan lantaran transparansi dari harga bahan material bangunan yang digunakan untuk RTLH sulit didapatkan MI.
"Saya pernah mempertanyakan kepada LPM, namun kata LPM saya disuruh ke toko materiil bangunan." ungkap MI menuturkan. Jumat, (15/09/2023).
Dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), lanjut MI, pertanyaannya dilempar ke toko bahan material.
Dan ironisnya, informasi yang diharapkan KPM pun tidak dapat dijumpai dari toko material yang dimaksud.
Pasalnya, saat KPM penerima manfaat bantuan RTLH mempertanyakan ke toko material bangunan termaksud, KPM malah dialihkan kembali ke LPM.
"Dari toko material bangunan bilangnya harga ada di LPM." beber MI menuturkan keheranan kepada Bogorprime.com.
Sementara itu, salah satu LPM setempat, saat dikonfirmasi melalui perpisahan WhatsApp belum dapat memberikan terengan lebih lanjut.
"Kadesa wae kin lebih jelasnyah, Senin kin abdi ngajelasken sareng rekan LPM, (ke desa saja nanti lebih jelasnya, Senin nanti saya jelaskan bersama rekan LPM." ungkap M.